MEMAHAMI DAMAI



Damai merupakan suatu situasi yang di dalamnya terdapat keadaan yang aman dan tenteram, kelegaan,  suka cita,  persahabatan, persekutuan, kerukunan, senang,  dan sebagainya yang dianggap baik dan Indah dalam hidup manusia bahwa semua manusia ingin hidup di dalamnya,  maka untuk mencapai suasana itu dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan perdamaian. 
Semua pasti sependapat bahwa dengan suasana damai yang dimiliki dalam suatu masyarakat, proses-proses sosial dapat berlangsung tanpa hambatan,  berdampak pada percepatan laju pembangunan mengakibatkan keadilan,  kesejahteraa, dan kemakmuran masyarakat dapat dinikmati. Untuk itu damai atau perdamaian dapat dirumuskan sebagai suatu situasi tanpa kekerasan yang berdampak pada rasa aman secara fisik dan tenteram secara batin dan jiwa yang dinikmati manusia. 
Upaya untuk menjamin suasana damai dalam suatu masyarakat negara maka melalui berbagai penelitian yang dilakukan terhadap berbagai sistem pemerintahan negara yang ada serta pengalaman penerapan sistem-sistem pemerintahan tersebut, telah membuktikan bahwa sistem pemerintahan demokrasilah yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain untuk menjamin suasana damai dalam kehidupan masyarakat negara itu maupun dalam membangun berbagai hubungan dengan negara-negara lain dalam kedudukan yang sama dalam pergaulan internasional. 
Sistem demokrasi menjamin agar :
1. Pembentukan hukum berdasarkan rasa adilnya masyarakat; 
2. Tidak akan ada penyalahgunaan hukum dan hak-hak asasi termasuk di dalamnya dan tidak akan terjadi penyumbatan terhadap penyaluran aspirasi; 
3. Mekanisme pemerintahan dilakukan secara terbuka untuk berfungsinya lembaga-lembaga kontrol, termasuk kontrol yang dilakukan oleh rakyat dalam berbagai bentuk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dasar; 
4. Adanya sikap saling menghargai; 
5. Penyelesaian masalah bukan berdasarkan pada sikap menerima sesuai petunjuk pemimpin atau atasan, dan; 
6. Berbagai nilai lebih lainnya. 
Prinsip-prinsip demokrasilah yang sangat dihargai oleh sebagian besar negara-negara berdaulat di dalam hukum dasarnya, walaupun didalam pelaksanaannya terjadi berbagai bentuk pembiasaan. Sistem tersebut sangat berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain apalagi sistem otoriter. 
Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa indikator tentang damai sebagai berikut:
1. Pengertian damai atau perdamaian, (1) suatu situasi yang aman dan tenteram, kelegaan,  sula cita, persahabatan,  persekutuan, kerukunan, senang, dan sebagainya yang dianggap baik dan Indah dalam hidup manusia; atau suatu situasi tanpa kekerasan yang berdampak pada rasa aman secara fisik dan tenteram secara batin dan jiwa, (2) Transformasi konflik kreatif nonkekerasan. 
2. Wilayah damai, arena publik yang terbuka bagi interaksi sosial yang memungkinkan pertalian warga (civic engagement) lintas SARA untuk membentuk wilayah bonding social capital yang baru; 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi; struktur, kultur, identitas, kepentingan, perasaan,  dsb; 
4. Pelaku atau aktor, individu, kelompok, pemerintah; 
5. Akibat, selalu positif karena interaksi sosial berlangsung tanpa hambatan,  berdampak pada percepatan laju pembangunan bagi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

NILAI MORAL PROFESI HUKUM

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. 1.     Kejujuran Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu : a.     Sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan melayani atau secara cuma-cuma. b.     Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras. 2.     Otentik Otentik artinya menghayati dan menunjukan diri sesuai dengan keasl...
Baca selengkapnya

REALISME HUKUM

 Realisme Hukum berkembang dalam waktu bersamaan dengan Sociological Jurisprudence. Ada penulis yang memasukkan “aliran” ini sebagai bagian dari Positivisme Hukum, tetapi ada yang memasukkannya sebagai bagian dari Neopositivisme atau bahkan sebagai aliran tersendiri. Ada pula yang mengidentikkan realisme dengan Pragmatic Legal Realism.              Teori realisme hukum merupakan teori yang lahir dari teori empirisme yang oleh David Hume dipadukan menjadi pengetahuan yang pada intinya mempunyai pandangan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empiris (real). Empirisme menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad 18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati dapat diraih.                     ...
Baca selengkapnya

ANALISIS RECHTVINDING OLEH HAKIM PADA PUTUSAN MK NOMOR. 21/PUU-XII/2014

Konsep kuno yang menempatkan hakim hanya sekedar corong  Undang-undang tampannya oleh banyak kalangan, termasuk sebagian kalangan hakim sendiri diabad ke-21 ini masih dianggap berlaku. Paradigma hakim sebagai corong Undang-undang inilah yang harus dihapuskan dari praktik peradilan di Indonesia. Pertimbangan hakim adalah upaya terpenting dalam menemukan sisi keadilan. Romal Dworkin mengungkapkan bahwa membaca UUD iti tidak sama dengan membaca peraturan biasa. Kita perlu membaca dengan sungguh-sungguh dan membaca UUD tersebut sebagai pesan moral.  Adapun dalam permohonan pada putusn MK Nomor. 21/PUU-XII/2014 pemohon memiliki dalil yakni bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28 D ayat 1, dan pasal 28 I ayat 5 UUD 1945, apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan  penyitaan, dan pemeriksaan surat dan pemohon memohon pada MK untuk mengadakan suatu perluasan objek praperadilan yakni salah satunya d...
Baca selengkapnya