MODEL PENALARAN UNTUK KONTEKS KEINDONESIAAN (ASPEK EPISTEMOLOGIS)

Positivisme Hukum menggunakan sepenuhnya pola penalaran deduksi.Teori Kehendak yang dimotori oleh Analytical Jurisprudence dari John Austin memang membahas tentang adanya unity of will yang kemudian bermuara menjadi unity of enforcement. Secara teoritis, Positivisme Hukum tidak menyinggung pendekatan seperti diutarakan Austin karena hal itu bertentangan dengan penekanan sifat dogmatis yang ingin tetap dipertahankan oleh Positivisme Hukum. Model peralaran ini seperti ingin memotong rangkaian pola penalaran itu dengan memulainya langsung dari pemaknaan hukum sebagai perintah (command) dari pemegang kekuasaan publik. Hal ini dapat dimaklumi karena jika norma positif i tu dipersoalkan penggaliannya, misalnya dari pengalaman-pengalaman empiris, maka norma positif itu telah berubah karakternya dari apriori menjadi aposteriori. Untuk tetap mempertahankan sisi dogmatis dengan pola penalaran doktrinal-deduktif itu, sisi aposteriori ini dimunculkan setelah norma positif tersebut diterapkan di lapangan. Inilah yang justru diperhatikan secara jeli oleh Utilitarianisme.
Sesuai dengan karakter yang melekat dalam tradisi keluarga sistem civil law, sistem hukum Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dari penekanan fungsi organisasi legislatif sebagai tulang punggung pembentukan norma-norma positif tersebut. Sekalipun demikian, fungsi organisasi lainnya, khususnya peradilan tidaklah kecil. Fungsi ini berjalan sebagai salah satu bentuk aktivitas paling konkret dari penerapan atas norma-norna positif tersebut. Sekalipun demikian, hakim tidak boleh terjebak dalam pemutlakan penggunaan logika doktrinal-deduktif seperti yang terjadi dalam Positivisme Hukum dan Uilitarianisme. Pola penalaran dari model ideal ini memberi pesan tentang masih adanva sumber-sumber hukum yang tidak terakomodasi ke dalam norma-norma positif  dalam sistem  perundang undangan. Artinya, seteah hakim menemukan bahwa dengan pola penalaran doktrinal-deduktif tidak berhasil ia temukan penyelesaian yang baik, maka ia harus melanjutkan pola pencapaiannya dengan melakukan pola penalaran Simultan menggunakan pendekatan Hermeneutika dan Konstruktivisme Kritis seperri diuraikan di muka. Dengan dcmikian, hakim tidak semata- mata menjadi corong undang-undang melainkan juga evaluator atas ketentuan norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.
Evaluasi yang dilakukan hakim adalah aktivitas penalaran hukum yang problematis-kasuistis. sehingga ciri personalnya tidak mungkin  dihilangkan. Evaluasi yang bertentangan dengan norma-norma positif dalam sistem perundang undangan memang berlaku secara kasuistis,  namun harus di ingat bahwa putusan hakim ini adalah bentuk evaluasi yang paling signifikan dalam memotret kesenjangan antara teori dan "empiris" Hasil evaluasi yang dituangkan dalam putusan pengadilan, sekalipun isinya bertentangan dengan undang-undang (dalam konteks ini berarti teori tetap wajib dihormati berdasarkan asas res judicata pro veritate habetur (putusan hakim harus dianggap benar). Dengan masih belum diterimanya asas preseden yang mengikat (the bindine force of precedent) dalam hukum acara Indonesia, juga tidak lalu berarti evaluasi demikian menjadi kurang maknanya. Putusan hakim yang disandarkan kepada pertimbangan hukum yang benar dan cerdas, akan menjadi wacana publik (public discourse) yang mengawali gerakan simultan dari pendalaman penalaran hukum dengan melibatkan sebanyak mungkin penstudi  hukum dan para stakeholders. Tentu Saja, wacana demikian hanya mungkin dilakukan selama akses terhadap putusan-putusan itu disediakan secara cepat, mudah dan murah. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

NILAI MORAL PROFESI HUKUM

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. 1.     Kejujuran Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu : a.     Sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan melayani atau secara cuma-cuma. b.     Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras. 2.     Otentik Otentik artinya menghayati dan menunjukan diri sesuai dengan keasl...
Baca selengkapnya

REALISME HUKUM

 Realisme Hukum berkembang dalam waktu bersamaan dengan Sociological Jurisprudence. Ada penulis yang memasukkan “aliran” ini sebagai bagian dari Positivisme Hukum, tetapi ada yang memasukkannya sebagai bagian dari Neopositivisme atau bahkan sebagai aliran tersendiri. Ada pula yang mengidentikkan realisme dengan Pragmatic Legal Realism.              Teori realisme hukum merupakan teori yang lahir dari teori empirisme yang oleh David Hume dipadukan menjadi pengetahuan yang pada intinya mempunyai pandangan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empiris (real). Empirisme menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad 18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati dapat diraih.                     ...
Baca selengkapnya

ANALISIS RECHTVINDING OLEH HAKIM PADA PUTUSAN MK NOMOR. 21/PUU-XII/2014

Konsep kuno yang menempatkan hakim hanya sekedar corong  Undang-undang tampannya oleh banyak kalangan, termasuk sebagian kalangan hakim sendiri diabad ke-21 ini masih dianggap berlaku. Paradigma hakim sebagai corong Undang-undang inilah yang harus dihapuskan dari praktik peradilan di Indonesia. Pertimbangan hakim adalah upaya terpenting dalam menemukan sisi keadilan. Romal Dworkin mengungkapkan bahwa membaca UUD iti tidak sama dengan membaca peraturan biasa. Kita perlu membaca dengan sungguh-sungguh dan membaca UUD tersebut sebagai pesan moral.  Adapun dalam permohonan pada putusn MK Nomor. 21/PUU-XII/2014 pemohon memiliki dalil yakni bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28 D ayat 1, dan pasal 28 I ayat 5 UUD 1945, apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan  penyitaan, dan pemeriksaan surat dan pemohon memohon pada MK untuk mengadakan suatu perluasan objek praperadilan yakni salah satunya d...
Baca selengkapnya