PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum saja, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1)   Perlindungan Oleh Hukum
Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan asusila. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan asusila sebelum tindak kejahatan kesusilaan tersebut terjadi.
Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan tindak pidana kesusilaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Dikriminasi Terhadap Wanita, yang bunyi pertanyaannya semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran kebebasan yang dimuat didalamnya tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Yang mana perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  Dan bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan yang juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk dikriminasi, termasuk diskriminasi tindak pidana kesusilaan.
Dan setelah pelaku tindak kriminal dijatuhi hukuman sanksi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, korban mendapatkan perlindungan yang antara lain: mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup semnetara sampai batas waktu pelrindungan berakhir.
2)   Perlindungan Oleh Masyarakat
Ø  Keluarga
Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu perlindungan kepada korban. Hal ini dapat ditunjukan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit – ungkit peritiwa yang telah dialami, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh larut dengan masalah yang dihadapinya serta melindungi dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya.
Ø  Masyarakat
Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam itu juga dirasa sebagai salah satu perlindungan terhadap korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

NILAI MORAL PROFESI HUKUM

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. 1.     Kejujuran Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu : a.     Sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan melayani atau secara cuma-cuma. b.     Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras. 2.     Otentik Otentik artinya menghayati dan menunjukan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi pro
Baca selengkapnya

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PT  MARIMAS TERHADAP KETENTUAN DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

   Pembangunan disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun disisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila terjadi penurunan fungsi lingkungan hidup akibat perusakan dan/atau pencemaran lingkugan hidup, maka serangkain kegiatan penegakan hukum (law enforcement) harus dilakukan. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa perduli bagaimana pahitnya (fiat jutitia et pereat mundus; meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyrakat.sebaliknya masyarakat menghendaki adannya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada m
Baca selengkapnya

STRATIFIKASI SOSIAL DALAM FENOMENA OJEK ONLINE

Stratifikasi sosial pada fenomena ojek online sangat menarik untuk dikaji. Berdasarkan laporan yang dipublikasi oleh The Conversation beberapa minggu lalu, ditemukan bahwa terdapat stratifikasi yang seringkali tak disadari dalam struktur bisnis ojek online. Hierarki dalam sistem pelayanan ojek online menempatkan pengemudi pada lapisan paling bawah. Untuk memperjelas, pertama, ada tiga aktor atau kelompok sosial yang bisa kita angkat di sini, yaitu perusahaan, pengemudi, dan penumpang. Retorika yang dibangun perusahaan ojek online seperti Gojek, Uber, dan Grab adalah pengemudi sebagai mitra, alih-alih pekerja, yang artinya posisi struktural mereka setara dengan perusahaan. Namun ternyata itu hanyalah mitos. Pada praktiknya, pengemudi tak ubahnya pekerja, di mana mereka berada di bawah kontrol perusahaan. Perusahaan menjalin ’kemitraan’ secara eksploitatif dengan menerapkan tuntutan berupa performa, rating dan minimum penarikan yang dihitung perhari kepada pengemudi. Jika pengemudi ti
Baca selengkapnya